Brebesnew.com – Berkas pemekaran Kabupaten Brebes yang sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum juga dibahas di rapat paripurna DPRD Jateng. Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Brebes (KPPKB) akhirnya mendatangi Gedung DPRD pada Senin, 27 Oktober 2025. Masyarakat pegiat pemekaran Brebes selatan tersebut menganggap kunci untuk meratakan kesejahteraan di wilayahnya adalah dengan pemekaran kabupaten baru.

Ket foto: audiensi masyarakat Brebes dengan komisi A DPRD jateng 27 oktober 2025
DPRD Jateng sendiri melalui Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah, Imam Teguh Purnomo mengatakan belum tahu perihal proses pemekaran Brebes Selatan padahal Komisi ini menangani urusan pemerintahan dan otonomi daerah. Yang mengejutkan, Imam Teguh justru mengaku baru mengetahui ada kendala dalam proses pemekaran Brebes.
“Kami akan panggil pihak eksekutif untuk mengetahui di mana letak persoalannya,” kata politisi Golkar itu.
Ia berjanji akan mengawal isu ini hingga tuntas. “Karena ini penting, tentu saya akan kawal agar ada kejelasan,” tegasnya.
Namun Imam Teguh juga memberi peringatan kepada masyarakat Brebes bahwa Pemekaran bukan perkara mudah dan murah dikarenakan dana yang dibutuhkan sangat besar untuk membangun infrastruktur pemerintahan baru.